DINAMIKA PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA

Authors

  • Suhandi Universitas Bina Bangsa
  • Wahyu Wiguna Universitas Bina Bangsa
  • Icin Quraysin Universitas Bina Bangsa

DOI:

https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.28

Keywords:

Pekerjaan, Pengangguran, Kelembagaan

Abstract

Paper ini berusaha membahas permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran. Masalah pengangguran perlu dikurangi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara ini. Dengan menciptakan pasar tenaga kerja adalah kunci kemudahan dalam berbisnis. Implementasi kebijakan di Indonesia sejauh ini tidak memberikan kemudahan bagi swasta dan dunia dalam menjalankan bisnisnya. Sejumlah hal yang menjadi kendala yaitu perizinan yang panjang, biaya yang mahal dan waktu pemrosesan yang lama karena hal tersebut dapat mengganggu penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Aspek kelembagaan adalah elemen kunci yang perlu diperbaiki dalam upaya menurunkan pengangguran. Disampng itu, pentingnya aspek institusional dalam menyelesaikan masalah pembangunan dengan menciptakan dan dan memperluas peluang kerja. Aspek hukum kelembagaan perlu dibuat pengaturan untuk barang publik dalam aturan formal dan non-formal.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alisjahbana, Armida.2008.Educations andskill mismatch, World bank OfficeJakarta.Mimeo

Drs. Tjokroamidjojo, Bintoro. M.A. 1976.Analisa Kebijaksanaan DalamProses Perencanaan Pembangunan Nasional. Majalah Administrator.

Drs. Islamy, M. Irfan, MPA. 1988. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : PT. Bina Aksara.

Guntur, agus, 2004. Sambutan kepala dinas tenaga kerja provinsi jawa timur dalam laporan pelaksanaan lokakarya kebijakan pasar tenaga kerja dan hubungan industrial untuk memperluas kesempatan kerja, Lembaga Penelitian SMERU

Jawa Pos. Kamis 27 Maret, 2008.Atasi pengangguran, Butuh Sinergi,Hlm. 9.

KPPOD, 2013. Kesejahteraan buruh dan daya saing perusahaan, KPPODBrief Edisi maret-April2013

Permenakerstrans No.14 Tahun 2015.Rencanan Strategis Kementrian Ketenaga kerjaan 2015-2019

Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaanWorld Bank IFC 2012. Doing Bussines diIndonesia 2012. Membandingkan kebijakan usaha di 20 kota dan 183 perekonomian

Yustika, Ahmad Erani,2006. Ekonomi kelembagaan defisi, teori danstrategi. Malang; Bayu Media

Zulhanto Aan.Dkk (2014) Under utilizationdi Indonesia dan Problematika ketenaga kerjaan lainnya diIndonesia, FEB.UNPAD

Downloads

Published

2021-01-23